Keuntungan reksa dana kena pajak atau tidak bagi investor?

Ringkasan: Keuntungan atau capital gain reksa dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) tidak dikenai PPh lagi di tingkat kamu sebagai investor. Dasarnya, bagian laba yang diterima pemegang unit dari reksa dana KIK dikecualikan sebagai objek pajak menurut UU PPh Pasal 4 ayat 3 huruf i, sebagaimana berlaku dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Pajak atas penghasilan sebenarnya sudah dikenakan lebih dulu di level instrumen oleh manajer investasi. Meski begitu, reksa dana tetap wajib kamu laporkan di SPT tahunan, sebagai harta sekaligus penghasilan yang dikecualikan.

Banyak investor pemula ragu apakah keuntungan reksa dana harus dipajaki lagi seperti deposito. Ini salah satu area yang paling sering disalahpahami, jadi penting memisahkan dua hal yang berbeda: apakah keuntungannya dipajaki, dan apakah wajib dilaporkan.

Apakah keuntungan reksa dana kena pajak bagi investor?

Jawaban singkatnya: tidak, selama reksa dananya berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), yang merupakan bentuk hampir semua reksa dana ritel di Indonesia. Ketika kamu menjual (redemption) unit reksa dana dengan harga lebih tinggi dari saat membeli, selisih keuntungan itu bukan objek PPh di tingkat investor.

Aturannya ada di UU PPh Pasal 4 ayat 3 huruf i, yang menyatakan bahwa bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer, perkumpulan, firma, kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif, dikecualikan dari objek pajak. Ketentuan ini tetap berlaku setelah perubahan lewat UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Maksudnya bukan keuntungan reksa dana sama sekali bebas dari pajak negara. Maksudnya, pajak atas penghasilan di dalam reksa dana sudah dikenakan lebih dulu di level instrumen, bukan ditagih lagi ke kamu di tingkat investor. Ini supaya tidak terjadi pemajakan ganda atas penghasilan yang sama.

Kenapa keuntungan reksa dana tidak dipajaki lagi di tingkat investor?

Kuncinya adalah memahami di mana pajak dikenakan. Reksa dana adalah wadah yang mengumpulkan dana banyak investor, lalu dikelola manajer investasi untuk membeli berbagai aset seperti obligasi, deposito, atau saham. Penghasilan dari aset-aset itu, misalnya bunga atau kupon, sudah dikenai pajak di dalam reksa dana sebelum nilainya tercermin di Nilai Aktiva Bersih (NAB) yang kamu lihat.

Contohnya pada reksa dana pendapatan tetap, yang sebagian besar isinya obligasi. Kupon obligasi yang masuk ke portofolio reksa dana sudah dipotong pajak di tingkat instrumen oleh atau melalui manajer investasi. Jadi ketika NAB naik dan kamu menikmati keuntungan, penghasilan yang menjadi sumber kenaikan itu bukan penghasilan mentah yang belum dipajaki. Karena itulah Pasal 4 ayat 3 huruf i mengecualikan bagian laba di tingkat pemegang unit, untuk mencegah pajak berlapis atas penghasilan yang sama.

Bagaimana perbandingannya dengan deposito dan dividen saham?

Ini bagian yang sering bikin keliru, karena tiga instrumen ini diperlakukan berbeda. Tabel berikut membandingkannya dari sudut pandang kamu sebagai investor perorangan.

Perbedaan inilah yang penting. Kalau kamu menaruh uang di deposito, bunganya langsung dipotong PPh final 20% sebelum masuk rekening. Rinciannya dibahas di pajak bunga deposito dan obligasi bagi investor. Sementara untuk dividen saham, sejak UU HPP, dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri bisa dikecualikan dari objek pajak sepanjang memenuhi syarat reinvestasi tertentu; selengkapnya di pajak dividen saham bagi investor.

Reksa dana berdiri di posisi yang berbeda lagi: keuntungannya tidak dipajaki ulang di tingkat kamu, tanpa perlu syarat reinvestasi seperti dividen, karena dasar hukumnya memang mengecualikan bagian laba pemegang unit KIK. Untuk memahami cara kerja instrumennya sendiri, baca reksa dana untuk pemula.

Apakah semua jenis reksa dana sama perlakuannya?

Secara umum, ya, selama berbentuk KIK. Baik reksa dana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, maupun saham, keuntungan di tingkat pemegang unit sama-sama dikecualikan sebagai objek pajak. Yang berbeda hanya komposisi aset di dalamnya, dan itu memengaruhi pada level mana serta dengan tarif berapa penghasilannya sudah dipajaki sebelum sampai ke NAB.

• Reksa dana pasar uang banyak berisi deposito dan instrumen jangka pendek.
• Reksa dana pendapatan tetap didominasi obligasi yang kuponnya sudah dipajaki di level instrumen.
• Reksa dana saham berisi saham, sehingga dinamika pajaknya mengikuti perlakuan atas penghasilan saham.

Apa pun jenisnya, dari sisi kamu hasilnya sama: tidak ada PPh tambahan yang harus kamu setor sendiri atas keuntungan saat redemption. Catatan untuk produk non-KIK atau struktur khusus, perlakuannya bisa berbeda, jadi pastikan produkmu memang reksa dana KIK biasa.

Apakah reksa dana tetap wajib dilaporkan di SPT?

Ya, tetap wajib. Inilah kesalahpahaman terbesar: orang mengira karena keuntungannya tidak dipajaki, maka reksa dana tidak perlu masuk SPT. Padahal tidak dipajaki tidak sama dengan tidak dilaporkan. Pelaporan adalah soal transparansi data harta dan penghasilan, bukan soal menambah tagihan pajak.

Ada dua hal yang perlu kamu cantumkan di SPT tahunan:

1. Sebagai harta. Nilai investasi reksa dana per 31 Desember dicatat di bagian Harta pada SPT, biasanya di kelompok investasi atau efek. Gunakan nilai NAB akhir tahun sesuai laporan dari manajer investasi atau platform.
2. Sebagai penghasilan yang dikecualikan. Keuntungan reksa dana dilaporkan pada bagian penghasilan yang bukan objek pajak, atau penghasilan yang sudah dikenakan/dipotong di sumber, sesuai karakter pengecualiannya. Ini menjaga agar saldo hartamu nyambung dengan arus penghasilan, tanpa menambah PPh terutang.

Langkah pelaporannya kini lebih sederhana lewat Coretax, dan alur umumnya dibahas di cara lapor SPT online. Pastikan data nilai harta konsisten dengan laporan dari platform agar tidak memicu pertanyaan dari kantor pajak.

Apa yang harus kamu pastikan sebelum mengandalkan ini?

Beberapa pengingat agar tidak salah langkah:

• Pastikan produknya reksa dana KIK. Pengecualian ini melekat pada bentuk KIK; produk dengan struktur lain belum tentu sama.
• Simpan bukti dan laporan tahunan dari manajer investasi atau platform untuk dasar pengisian harta di SPT.
• Jangan lupa lapor, meski tidak ada pajak tambahan. Tidak melaporkan harta justru berisiko menimbulkan masalah administrasi.
• Cek ketentuan terbaru di laman resmi DJP dan OJK, karena rincian teknis dan format pelaporan bisa berubah dari waktu ke waktu.

Artikel ini bersifat edukasi umum, bukan nasihat pajak atau investasi yang dipersonalisasi. Untuk kasus spesifik dengan nilai besar atau struktur produk yang tidak biasa, ada baiknya kamu mengonfirmasi ke kantor pajak atau konsultan pajak tepercaya.

Kesimpulan

Keuntungan reksa dana berbentuk KIK tidak dikenai PPh lagi di tingkat investor karena bagian laba pemegang unit dikecualikan sebagai objek pajak menurut UU PPh Pasal 4 ayat 3 huruf i, yang tetap berlaku dalam UU HPP. Pajak atas penghasilan sudah selesai di level instrumen di dalam reksa dana, sehingga kamu tidak perlu menyetor PPh tambahan saat redemption. Berbeda dengan deposito yang kena PPh final 20% dan dividen yang punya syarat reinvestasi, reksa dana lebih lugas. Namun ingat, bebas pajak tambahan bukan berarti bebas lapor: nilai reksa dana dan keuntungannya tetap wajib kamu cantumkan di SPT tahunan sebagai harta dan penghasilan yang dikecualikan.

Sumber: UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 3 huruf i sebagaimana diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), Direktorat Jenderal Pajak (pajak.go.id), dan Otoritas Jasa Keuangan (ojk.go.id).