Sudah pensiun tapi kerja lagi: boleh dan bagaimana soal pajaknya?

Ringkasan: Pensiunan boleh bekerja lagi tanpa larangan, dan manfaat pensiun yang sudah jadi hak tetap berjalan. Untuk pajak, uang pensiun dan penghasilan dari pekerjaan baru digabung dalam SPT tahunan lalu dihitung progresif, sehingga sering muncul kurang bayar. Pahami juga dampaknya pada kepesertaan BPJS agar perencanaan keuangan tetap rapi.

Masa pensiun tidak selalu berarti berhenti produktif. Banyak pensiunan memilih kembali bekerja, entah karena ingin tetap aktif, menyalurkan keahlian, atau menambah penghasilan. Kabar baiknya, hal ini sepenuhnya boleh. Yang perlu dipahami adalah konsekuensi pajaknya, karena kini Anda bisa memiliki lebih dari satu sumber penghasilan yang masing-masing dipotong pajak secara terpisah.

Apakah pensiunan boleh bekerja lagi?

Tidak ada peraturan yang melarang pensiunan kembali bekerja. Manfaat pensiun, baik dari Jaminan Pensiun (JP) BPJS Ketenagakerjaan, DPLK, maupun program pensiun lain yang sudah menjadi hak Anda, tetap dibayarkan sesuai ketentuan masing-masing. Anda bisa kembali aktif sebagai:

• Karyawan di perusahaan baru
• Konsultan atau tenaga ahli paruh waktu
• Wirausaha atau pemilik usaha sendiri
• Pekerja lepas (freelance)

Setiap jenis pekerjaan punya implikasi pajak yang sedikit berbeda, tetapi prinsipnya sama: penghasilan baru tetap objek pajak. Tabel berikut merangkum bagaimana pemotongan pajak biasanya bekerja untuk tiap status.

Apakah uang pensiun juga kena pajak?

Banyak yang lupa bahwa uang pensiun bulanan itu sendiri merupakan penghasilan kena pajak. Biasanya pengelola dana pensiun sudah memotong PPh 21 atas manfaat pensiun bulanan yang Anda terima, lalu memberikan bukti potong di akhir tahun. Saat Anda bekerja lagi, muncul sumber penghasilan kedua yang juga dipotong pajak oleh pemberi kerja baru.

Persoalannya, kedua pemotongan ini dilakukan terpisah. Pengelola dana pensiun hanya menghitung pajak atas uang pensiun, dan pemberi kerja baru hanya menghitung atas gaji Anda. Tidak ada satu pun yang tahu total penghasilan Anda, sehingga jumlah pajak yang dipotong sepanjang tahun sering lebih kecil dari yang seharusnya. Inilah sebabnya penggabungan di SPT tahunan menjadi penting.

Kenapa penghasilan digabung saat SPT?

Indonesia menganut sistem pajak penghasilan progresif untuk orang pribadi. Artinya, semakin besar total penghasilan setahun, semakin tinggi tarif lapisan atasnya. Tarif progresif sesuai Pasal 17 UU PPh:

Karena Anda punya dua sumber, keduanya harus dijumlahkan lebih dulu agar tarif progresif dihitung benar. Kalau dihitung sendiri-sendiri, tiap sumber mungkin hanya menyentuh lapisan 5%, padahal setelah digabung sebagian penghasilan Anda naik ke lapisan 15%. Selisih inilah yang muncul sebagai kurang bayar saat lapor SPT, karena masing-masing pemotong tidak tahu penghasilan dari sumber lain.

Contoh perhitungan pajak pensiunan yang kerja lagi

Ilustrasi 1. Pak Sukarno menerima uang pensiun Rp 60 juta setahun dan gaji konsultan Rp 120 juta setahun. Status TK/0 (PTKP Rp 54 juta).

• Total penghasilan bruto: Rp 60 juta + Rp 120 juta = Rp 180 juta
• Penghasilan kena pajak: Rp 180 juta - Rp 54 juta = Rp 126 juta

PPh terutang setahun:

• 5% x Rp 60 juta = Rp 3 juta
• 15% x Rp 66 juta = Rp 9,9 juta
• Total: Rp 12,9 juta

Dari angka ini dikurangi pajak yang sudah dipotong dua pemberi penghasilan (lihat bukti potong). Andai pengelola dana pensiun sudah memotong Rp 300 ribu dan pemberi kerja memotong Rp 6,6 juta, total kredit pajak Anda Rp 6,9 juta. Berarti masih ada kurang bayar Rp 6 juta yang harus disetor sebelum lapor SPT.

Ilustrasi 2 (penghasilan lebih kecil). Bu Ratna menerima pensiun Rp 36 juta setahun dan honor mengajar Rp 30 juta setahun. Status TK/0.

• Total bruto Rp 66 juta, dikurangi PTKP Rp 54 juta = penghasilan kena pajak Rp 12 juta
• PPh terutang: 5% x Rp 12 juta = Rp 600 ribu

Di sini beban pajaknya kecil, tapi tetap wajib dilaporkan. Jika bukti potong yang terkumpul sudah menutup Rp 600 ribu, statusnya bisa nihil atau bahkan lebih bayar. Angka-angka di atas hanya ilustrasi cara hitung; PTKP dan tarif bisa berubah, jadi selalu cek ketentuan terbaru di pajak.go.id.

Kesalahan yang sering terjadi

• Mengira uang pensiun bebas pajak sehingga tidak dilaporkan di SPT. Padahal manfaat pensiun bulanan tetap objek PPh 21.
• Tidak meminta bukti potong dari dana pensiun. Tanpa bukti potong ini, pajak yang sudah dipotong tidak bisa jadi kredit dan Anda seolah membayar dua kali.
• Menganggap potongan bulanan sudah final. Untuk orang pribadi dengan lebih dari satu sumber, potongan bulanan hampir selalu belum final dan perlu dihitung ulang saat SPT.
• Lupa lapor karena merasa "kan sudah dipotong". Kewajiban lapor SPT tetap ada selama NPWP aktif, terlepas dari sudah dipotong atau belum.

Dampak ke BPJS

BPJS Kesehatan: Saat bekerja lagi sebagai karyawan, Anda kemungkinan didaftarkan ulang sebagai pekerja penerima upah. Pastikan tidak ada iuran ganda dengan kepesertaan mandiri Anda sebelumnya. Bila muncul dobel, minta HRD dan kantor BPJS menyelaraskan status agar Anda tidak membayar dua kali.

BPJS Ketenagakerjaan: Jika Anda sudah mencairkan JHT dan menerima JP, lalu bekerja lagi, pemberi kerja baru umumnya mendaftarkan Anda kembali untuk program yang relevan seperti JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian). Program-program ini melindungi selama Anda aktif bekerja, jadi tetap berguna meski usia sudah lewat masa pensiun. Tanyakan rinciannya ke HRD agar jelas program mana yang aktif dan berapa iurannya.

Strategi agar pajak tidak memberatkan

Siapkan dana untuk kurang bayar. Karena dua sumber penghasilan sering menimbulkan kurang bayar, sisihkan dana sejak awal tahun agar tidak kaget saat batas lapor SPT orang pribadi di akhir Maret.

Kumpulkan semua bukti potong. Minta bukti potong PPh 21 dari pengelola dana pensiun maupun pemberi kerja baru, karena keduanya menjadi kredit pajak yang mengurangi kurang bayar Anda.

Pertimbangkan skema wirausaha. Jika bekerja lagi sebagai pengusaha kecil, Anda mungkin bisa memanfaatkan skema PPh final UMKM 0,5 persen untuk penghasilan usaha, terpisah dari uang pensiun. Aturannya berlapis dan ada batas omzet, jadi konsultasikan dulu agar tepat.

Rekomendasi praktis

1. Pastikan NPWP aktif dan tetap lapor SPT tahunan dengan menggabungkan semua penghasilan.
2. Simpan bukti potong dari setiap sumber untuk dijadikan kredit pajak.
3. Antisipasi kurang bayar dengan menyisihkan dana sepanjang tahun.
4. Cek kepesertaan BPJS agar tidak ada iuran ganda atau celah perlindungan.
5. Konsultasi ke KPP atau Kring Pajak 1500200 bila bingung menghitung pajak gabungan.

Artikel ini bersifat edukasi umum, bukan nasihat pajak pribadi. Untuk kasus dengan penghasilan besar atau struktur yang rumit, sebaiknya konsultasikan ke konsultan pajak atau petugas KPP. Bekerja lagi setelah pensiun adalah pilihan sah dan bermanfaat, baik secara finansial maupun untuk tetap aktif. Yang penting, kelola sisi pajaknya dengan rapi agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Sumber: pajak.go.id (Direktorat Jenderal Pajak), UU No. 7 Tahun 2021 (UU HPP), bpjsketenagakerjaan.go.id