Cara urus BPJS Ketenagakerjaan saat pindah atau resign kerja
Panduan urus BPJS Ketenagakerjaan saat resign atau pindah kerja: nomor kepesertaan tetap, cara lanjut JHT, klaim saat menganggur, dan opsi BPU mandiri.
Ringkasan: Saat resign atau pindah kerja, nomor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (KPJ) Anda tidak hilang dan tidak berubah. Yang perlu dilakukan adalah memastikan HR perusahaan baru menggunakan nomor KPJ lama agar saldo JHT berlanjut tanpa terputus. Jika menganggur, Anda bisa mencairkan JHT (satu bulan setelah berhenti) atau, lebih bijak, melanjutkan kepesertaan secara mandiri lewat skema BPU (Bukan Penerima Upah). Pastikan data Anda di aplikasi JMO selalu diperbarui.
Pindah kerja adalah momen yang sering membingungkan soal BPJS Ketenagakerjaan. Banyak pekerja mengira kepesertaan lama hangus dan harus mulai dari nol, lalu tergoda mencairkan JHT begitu menerima surat berhenti kerja. Padahal salah langkah di sini bisa membuat saldo hari tua tercerai-berai atau habis sia-sia. Berikut panduan lengkapnya.
Prinsip dasar: kepesertaan menempel pada Anda
Hal pertama yang wajib dipahami: Nomor Kepesertaan Jamsostek (KPJ) bersifat personal dan berlaku seumur hidup. Nomor ini tidak terikat pada perusahaan tempat Anda bekerja. Ketika Anda pindah, akun, saldo, dan riwayat setoran tetap milik Anda.
Yang berubah hanya status keaktifan iuran. Saat masih bekerja, perusahaan rutin menyetor iuran. Saat resign dan belum bekerja lagi, status iuran menjadi nonaktif, tetapi saldo JHT tetap tersimpan dan terus mendapat hasil pengembangan dari BPJS Ketenagakerjaan.
Langkah saat pindah ke perusahaan baru
Skenario paling umum: Anda langsung mendapat pekerjaan baru. Lakukan ini agar saldo berlanjut mulus:
- Catat nomor KPJ lama Anda dari kartu fisik atau aplikasi JMO.
- Informasikan ke HR perusahaan baru bahwa Anda sudah memiliki kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, lengkap dengan nomor KPJ.
- Minta HR mendaftarkan Anda dengan nomor KPJ lama, bukan membuat nomor baru.
- Verifikasi di JMO setelah satu hingga dua bulan bahwa setoran dari perusahaan baru masuk ke akun yang sama.
Jika terlanjur dibuatkan nomor baru, jangan panik. Anda bisa mengajukan penggabungan (amalgamasi) kepesertaan melalui kantor cabang atau Lapak Asik agar dua nomor digabung menjadi satu saldo.
Langkah saat resign dan belum punya kerja baru
Inilah situasi yang paling sering memicu keputusan keliru. Anda punya tiga pilihan utama:
Opsi 1: Biarkan saldo berkembang
Tidak melakukan apa-apa adalah pilihan yang sah. Saldo JHT tetap aman dan tetap mendapat hasil pengembangan tahunan (historis sekitar 5–7% per tahun). Saat dapat kerja baru, tinggal lanjutkan dengan nomor KPJ yang sama.
Opsi 2: Lanjut sebagai peserta mandiri (BPU)
Jika Anda beralih menjadi freelancer, pedagang, atau wiraswasta, daftarkan diri ke skema Bukan Penerima Upah (BPU). Anda membayar iuran sendiri untuk tetap terlindungi.
| Program BPU | Manfaat | Iuran (estimasi) |
|---|---|---|
| JKK | Biaya pengobatan & santunan kecelakaan kerja | mulai Rp 10.000/bulan |
| JKM | Santunan kematian ke ahli waris | sekitar Rp 6.800/bulan |
| JHT | Tabungan hari tua (opsional) | minimal 2% dari penghasilan dilaporkan |
Paket dasar JKK + JKM bisa dimulai dari sekitar Rp 16.800 per bulan. Ini langkah cerdas agar perlindungan tidak putus selama masa transisi.
Opsi 3: Cairkan JHT
JHT bisa dicairkan penuh satu bulan setelah tanggal berhenti kerja. Secara hukum ini hak Anda, tetapi pertimbangkan baik-baik. Mencairkan JHT untuk kebutuhan konsumtif berarti kehilangan efek bunga berbunga yang sudah dibangun bertahun-tahun. Lebih bijak hanya mencairkan jika benar-benar darurat, dan idealnya saldo itu di-reinvestasi ke instrumen pensiun lain.
Perlu diingat, pencairan JHT di atas Rp 50 juta dikenai PPh Final secara berjenjang.
Dokumen untuk klaim JHT setelah resign
Jika memutuskan mencairkan, siapkan dokumen berikut untuk klaim via JMO atau Lapak Asik:
- Kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan (KPJ)
- KTP
- Kartu Keluarga
- Surat keterangan berhenti bekerja (paklaring) atau surat PHK
- Buku rekening tabungan aktif
- NPWP (untuk saldo di atas Rp 50 juta)
Proses verifikasi memakan waktu sekitar satu hingga lima hari kerja, dan dana cair ke rekening dalam beberapa hari setelah disetujui.
Jangan lupakan program lain selain JHT
Banyak orang fokus pada JHT dan melupakan JP (Jaminan Pensiun). Berbeda dengan JHT, JP membayar manfaat bulanan saat usia pensiun (saat ini 59 tahun) dan tidak bisa dicairkan saat resign. Iuran JP yang sudah disetor tetap tercatat dan akumulasinya berlanjut saat Anda bekerja kembali. Jadi meski berpindah-pindah kerja, manfaat pensiun Anda tetap terbangun selama menggunakan satu nomor KPJ.
Rekomendasi tindakan: Saat resign, prioritas pertama adalah memastikan nomor KPJ Anda tetap utuh dan tidak terduplikasi. Jangan otomatis mencairkan JHT; pertimbangkan melanjutkan sebagai peserta BPU agar perlindungan dan akumulasi dana hari tua tetap berjalan. Periksa saldo dan data kepesertaan secara berkala melalui aplikasi JMO.
Sumber: BPJS Ketenagakerjaan (bpjsketenagakerjaan.go.id), informasi program JHT, JP, dan kepesertaan BPU; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
Pertanyaan yang sering ditanya
Apakah nomor BPJS Ketenagakerjaan berubah saat pindah kerja?
Tidak. Nomor Kepesertaan (KPJ) berlaku seumur hidup dan menempel pada Anda, bukan pada perusahaan. Saat pindah kerja, beri tahu HR perusahaan baru nomor KPJ lama Anda agar saldo JHT berlanjut, jangan biarkan dibuatkan nomor baru.
Apakah JHT bisa dicairkan saat resign?
Bisa. JHT dapat dicairkan penuh satu bulan setelah berhenti kerja, baik karena resign maupun PHK. Namun secara finansial lebih baik dibiarkan berkembang atau dipindahkan ke kepesertaan mandiri agar dana hari tua tidak habis untuk kebutuhan jangka pendek.
Bisakah lanjut BPJS Ketenagakerjaan kalau jadi freelancer?
Bisa, melalui skema Bukan Penerima Upah (BPU). Anda mendaftar mandiri dan membayar iuran sendiri untuk program JHT, JKK, dan JKM. Iuran dihitung dari penghasilan yang dilaporkan, mulai dari sekitar Rp 16.800 per bulan untuk paket dasar.