PTKP 2026: tarif, status keluarga, dan cara hitung

Ringkasan: PTKP 2026 mengikuti UU HPP: TK/0 (lajang) Rp 54 juta/tahun, K/0 (menikah) Rp 58.5 juta, plus Rp 4.5 juta per tanggungan (maks 3). PTKP adalah threshold penghasilan tahunan di mana pajak mulai berlaku. Status keluarga & tanggungan harus dilaporkan ke kantor untuk PTKP optimal. Tanggungan yang sah = beda Rp 220 ribu pajak per tanggungan per tahun.

Apa itu PTKP?

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) adalah ambang batas penghasilan tahunan yang tidak dikenakan pajak. Di bawah PTKP = tidak bayar PPh. Di atas PTKP = kena pajak progresif untuk selisihnya.

Konsep dasar: UU mengakui bahwa sebagian penghasilan dipakai untuk kebutuhan hidup dasar, makanan, sandang, tempat tinggal. Jumlah ini tidak adil dikenai pajak, jadi dikecualikan.

Tarif PTKP 2026

Berdasarkan UU HPP & PMK terkait, PTKP 2026 (belum berubah dari 2024):

Per orang

• Wajib pajak: Rp 54 juta/tahun
• Tambahan wajib pajak kawin: Rp 4.5 juta/tahun
• Tambahan istri yang penghasilannya digabung: Rp 54 juta/tahun
• Tambahan tanggungan: Rp 4.5 juta/tahun (maks 3 orang)

Status PTKP umum

Tanggungan: siapa yang bisa dimasukkan?

Kriteria tanggungan sah

1. Keluarga sedarah/semenda dalam garis keturunan satu derajat
2. Anak angkat yang sudah resmi/notarial
3. Tidak punya penghasilan sendiri (atau penghasilan ≤Rp 4.5 juta/tahun)
4. Ditanggung sepenuhnya secara finansial oleh wajib pajak

Yang termasuk:

• Anak kandung (sampai usia 18 tahun, atau ≤25 jika masih sekolah/kuliah, atau sampai menikah)
• Anak angkat (legal)
• Orang tua kandung yang ditanggung
• Mertua yang ditanggung
• Adik kandung yang ditanggung penuh

Yang TIDAK termasuk:

• Saudara dekat (sepupu, paman, bibi)
• Anak yang sudah menikah
• Tanggungan yang punya penghasilan signifikan
• Orang tua yang tidak ditanggung penuh

Batas maksimal: 3 tanggungan

Walau punya 5 anak, maksimum 3 yang bisa diakui sebagai tanggungan untuk PTKP.

Implikasi PTKP ke PPh21

Contoh: gaji Rp 10 juta/bulan, status TK/0

• Bruto setahun: Rp 120 juta
• Biaya jabatan: Rp 6 juta
• Penghasilan neto: Rp 114 juta
• PTKP: Rp 54 juta
• PKP: Rp 60 juta
• PPh21: 5% × Rp 60 juta = Rp 3 juta/tahun

Sama gaji, status K/0 (menikah, tanpa tanggungan)

• PKP: Rp 114 - 58.5 = Rp 55.5 juta
• PPh21: 5% × Rp 55.5 juta = Rp 2.775 juta/tahun
• Hemat: Rp 225 ribu/tahun

Sama gaji, status K/3 (menikah, 3 tanggungan)

• PKP: Rp 114 - 72 = Rp 42 juta
• PPh21: 5% × Rp 42 juta = Rp 2.1 juta/tahun
• Hemat: Rp 900 ribu/tahun vs TK/0

Cara update status PTKP

Update di kantor (untuk karyawan)

HR/admin biasanya minta:

1. Form pembaharuan status pajak
2. Dokumen pendukung:
   • Status menikah: surat nikah
   • Punya anak: akta kelahiran + KK
   • Orang tua ditanggung: KK + surat keterangan
   • Anak angkat: akta adopsi notarial

Setelah update, PPh21 yang dipotong otomatis menyesuaikan.

Update di KPP

Bisa juga update langsung di KPP via formulir perubahan data wajib pajak.

Kasus khusus: pasangan keduanya bekerja

Skema 1: NPWP terpisah

Masing-masing pakai PTKP TK/0 (Rp 54 juta). Pajak dihitung sendiri-sendiri di kantor masing-masing.

Total PTKP keluarga: 2 × Rp 54 juta = Rp 108 juta.

Skema 2: NPWP gabungan (penghasilan istri digabung ke suami)

Pakai PTKP K/I/0 (Rp 112.5 juta) di NPWP suami. Istri tidak punya NPWP terpisah.

Total PTKP keluarga: Rp 112.5 juta.

Selisih: Rp 4.5 juta lebih besar dengan skema gabungan.

Tapi pertimbangkan:

• Skema gabungan = administrasi lebih sederhana, tapi pajak progresif kena di total bruto (bisa lebih tinggi jika kedua gaji besar)
• Skema terpisah = administrasi lebih banyak, tapi tarif progresif kena di masing-masing bruto (bisa lebih hemat untuk gaji besar)

Praktik umum di Indonesia: mayoritas pakai NPWP terpisah karena fleksibilitas dan kemudahan administrasi.

Update tahunan vs perubahan status

Penambahan tanggungan tengah tahun

Misal anak lahir Maret 2026:

• Update HR segera
• Mulai bulan April, PPh21 dipotong dengan PTKP baru (K/1 jika sebelumnya K/0)
• Rekonsiliasi total di SPT tahunan

Pengurangan tanggungan

Misal anak menikah Mei 2026:

• Status anak tidak lagi dianggap tanggungan
• Update HR
• Sisa tahun pakai PTKP yang sesuai

Apakah PTKP akan naik?

Belum ada keputusan kenaikan PTKP untuk 2026; sejak UU HPP 2021 nilainya tidak berubah. PTKP terakhir naik tahun 2016 (dari Rp 36 juta ke Rp 54 juta untuk TK/0). Wacana kenaikan sering muncul di DPR/Kementerian Keuangan, tapi belum ada putusan resmi.

Kalau naik (misal ke Rp 60 juta), implikasinya:

• Mayoritas karyawan UMR-menengah bayar pajak lebih kecil
• Negara kehilangan revenue jangka pendek
• Daya beli meningkat (efek stimulus)

Cek update terbaru di pajak.go.id.

Kesalahan umum

1. Tidak update status menikah / tanggungan: kena PTKP TK/0 padahal seharusnya lebih besar
2. Klaim tanggungan yang tidak sah: risiko sanksi saat audit
3. Tidak update saat anak menikah: status PTKP tidak akurat
4. Lupa tanggungan orang tua: banyak yang ditanggung tapi tidak diklaim
5. Salah hitung saat pasangan bekerja: pilih skema yang kurang optimal

Kesimpulan

PTKP adalah salah satu lever utama mengurangi PPh21 secara legal. Pastikan:

1. Status pajak update sesuai status keluarga sekarang
2. Semua tanggungan sah dimasukkan (maks 3)
3. Dokumen pendukung lengkap di HR / KPP
4. Update saat ada perubahan status (menikah, punya anak, dsb)

Hemat pajak puluhan ribu - jutaan rupiah per tahun hanya dengan administrasi yang benar. Worth diluangkan 30 menit setiap tahun untuk review.

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (pajak.go.id) serta UU HPP dan peraturan turunannya.